hukum menyebarkan data pribadi. Saat Pengguna membuat atau menggunakan sebuah akun untuk mengakses Layanan (“Akun”),. hukum menyebarkan data pribadi

19 Tahun 2016. org. Pinjol ilegal masih mengintai dan kerap meneror masyarakat. Penulisan produk hukum di sini adalah produk jurnalistik. Menyebarkan Video Asusila. Pelanggaran hak privasi adalah bentuk penyalagunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum dan mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa ijin dari pemilik data tersebut. JAKARTA, KOMPAS. Adapun ketentuan Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: (1). Misalnya data pribadi atau file yang tersimpan dalam HP akan disebarluaskan, disalahgunakan, atau dilakukan dengan cara menjebol sistem pengamanan, dan lain-lain. dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) yang dipublikasikan pada Rabu, 2 Januari 2013 dan dimutakhirkan pertama kali pada Selasa, 4 Agustus 2020. 29. Di dalam Undang-undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2016. kepentingan proses penegakan hukum; c. Sebagai informasi, berdasarkan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri 229/154/2021, perbuatan mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi termasuk dalam perbuatan Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Kompasiana adalah platform blog. baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 1. com - Belakangan ramai isu pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman online ( pinjol) ilegal. Hukuman di atas tersebut diatur oleh UU dan tidak ada kaitannya dengan HUTANG ANDA yang merupakan klausula perdata, kecuali jika memang Anda benar benar. BAS. [1] Pasal 16 jo. 2015. 12/01/2023, 06:00 WIB. Anda. Penutupan firma Cambridge Analytica dilakukan menyusul pengajuan kebangkrutan oleh. Setidaknya kurungan 6 tahun di balik jeruji menanti pelaku dengan denda paling banyak Rp100 miliar. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Ada dua trik yang bisa kamu lakukan, yaitu dengan memilih kata sandi yang kuat dan unik, serta menyalakan two-factor authentication. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. * Follow Official WhatsApp Channel Liputan6. Adapun yang dimaksud dengan data pribadi. go. Kewenangan aparat penegak hukum dan otoritas pemeriksa lain mengakses data pribadi warga menjadi perhatian publik saat ini. Cashback hingga 10%. Dalam pasal itu, ancaman hukumannya mencapai 9 tahun penjara," tegas Suparji. PelanggaranHakPrivasiSelain menjaga keamanan data pribadi Anda juga Tidak boleh menyebarkan data orang lain tanpa izin. "Kami mencoba memberikan satu catatan, (ada) sanksi pidana kalau orang menyalahgunakan data pribadi itu," kata Zudan dikutip dari siaran YouTube Kominfo RI, Jumat (9/7/2021). Dasar hukumnya 32 ayat 2 jo pasal 48 ayat 2 UU ITE," tulis pengunggah. Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus penyebaran data oleh pinjaman online (pinjol) ilegal kerap terjadi. Djafar, Wahyudi. Wildan Noviansah - detikNews. 2. Tentu saja doxxing—menyebarkan. H. Beberapa orang yang mengaku sebagai korban, mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah mengajukan pinjaman dana ke pinjol, tetapi tiba-tiba mendapatkan tagihan. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kasus Pemerasan dengan Ancaman Penyebaran Video Pribadi ke Internet yang dibuat oleh Teguh Aifiyadi, S. Pembacaan dakwaan itu ditujukan tak hanya untuk Adam namun juga. Oleh sebab itu, sudah seharusnya pemerintah segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai salah satu kerangka hukum untuk memitigasi risiko fintech ilegal,. Dikutip dari situs resmi OJK selain ciri tidak terdaftar dan berizin, beberapa ciri-ciri pinjol ilegal lainnya adalah; 1. Batasan Akses Data Pribadi Pegawai oleh Perusahaan. memberikan perlindungan hukum kepada data pribadi setiap orang serta bagaimana penanggulangan yang baik melalui sarana. Selain itu, bahaya yang lain adalah anda juga akan mengalami penipuan dalam hal finansial. Ilustrasi. 6. , M. Rahman F, ‘Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi Dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia’ (2021) 18 (1) Jurnal Legislasi Indonesia. Phising adalah contoh cyber crime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Karena masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Agar serangan doxing tidak semakin parah, Grameds harus langsung melindungi akun media sosial pribadi dengan cara mengganti password dan melindungi rekening pribadi. Di Indonesia, kerahasiaan data nasabah termaktub dalam UU Perbankan. com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini. 3). Vol. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. "Saya melihat dalam kasus Bjorka ada nuansa politik, yaitu kritik terhadap pelayanan negara, Kominfo dan sebagainya dan ini masuk dalam ekspresi politik. [1] Hukum perlindungan data pribadi, data. Kewajiban melakukan pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan. 2 dari 4 halaman. Hukum ini memiliki delapan asas sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu asas pelindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. 22. Hal Ini juga sudah tertuang dalam undang-undang pasal 28 ayat 1 undang-undang Dasar 1945. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun. Baca juga: Ciri-ciri Pinjol Ilegal, Tawarkan Pinjaman lewat SMS atau WhatsApp. Kebutuhan akan aturan yang secara komprehensif melindungi data pribadi disebut sudah. Penerapan sanksi adalah pematuhan legislasi dan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagimana telah diubah dengan. Data Perusahaan Bocor Akibat Ulah Karyawan, Bagaimana Dasar Hukumnya? Heylaw Edu - 13 Desember 2022. Keterkaitan hak privasi dan data pribadi dapat ditemukan melalui Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD”) yang. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka sahabat medikolegal mempunyai hak untuk dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Data Pribadi Spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. Namun lama-lama penagihan ini disertai ancaman dan menyebarkan data-data korban ke kontak-kontak yang berada di HP korban seperti mulai memfitnah korban. +. melakukan pelunasan pihak Kreditur dengan leluasa dapat menyebarkan data pribadi Debitur ke seluruh kontak yang tersimpan di ponsel Debitur. Suasana Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, Selasa (20/9/2022). . Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan Hukum dalam Era Analisis. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Tidak akan dibolehkan untuk kepentingan lain selain penegakan hukum,” kata Johnny, Senin (1/8/2022). Adapun dalam Pasal 1. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik ­ e-commerce atau penyedia situs belanja online. com Lantas, menyebarkan data pribadi kena pasal berapa? Jawabannya Pasal 65 ayat (3) UU PDP yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya. Sumber Foto. Khusus hak-hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 14 dapat dikecualikan untuk: a. Berikut cara lengkap lapor ke BI dan OJK: Cara Lapor Pencurian Data Pribadi ke Bank Indonesia. di Indonesia sendiri terdapat undang-undang sebagai payung hukum atas tindakan doxing. Ketentuan Pasal 5 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1) dan ayat (2) sehingga penjelasan. AC. Menurut undang-undang ini, setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi. Dakwaan itu disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (14/3/2022). Kelalaian. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, yaitu: 1. Ilustrasi penjara. Jadi di sini, ada risiko pelanggaran privasi dalam menempatkan data pribadi di tangan orang lain Bagi yang menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin hukumannya semakin berat. Misalkan saja, keamanan data yang tidak terjamin dan berpeluang mengalami penyalahgunaan. Baca juga: Undang-undang Menyebarkan Data Pribadi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum. yang dipublikasikan pada Selasa, 5 November 2019. Semua pengguna online dari segala usia, profesi, dan latar belakang. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. OJK kembali mengingatkan, sebelum meminjam dana, masyarakat diminta untuk selalu. go. “Hubungan dokter dengan pasien harus profesional. Pentingnya Etika Berkomunikasi di Era Digital. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial, yaitu ketika pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Dalam RUU PDP ada dua jenis data pribadi. Ilustrasi contoh data pribadi. Ketika membutuhkan dana cepat, Anda lebih disarankan. Jumat, 27 Mei 2022 15:08 WIB. Undang-Undang tentang Hak Cipta ini mengatur terkait dengan segala yang berhubungan dengan hak cipta. Foto: DW (News) Jakarta -. menyebarkan Informasi Elektronik. Bentuknya bisa berupa foto, alamat. Melindungi rekening pribadi. Pernyataan ini diberikan Rumadi menyikapi banyaknya keluhan dari masyarakat karena data-data pribadinya diketahui oleh pihak yang mencari keuntungan pribadi secara finansial. Itu yang diminta dalam rangka penegakan hukum. Batas-batasan kewenangan aparat dapat mengakses data pribadi belum jelas sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat. Adanya pedoman ini diharapkan penegakan hukum terkait UU ITE tidak menimbulkan multitafsir dan menjamin terwujudnya rasa keadilan. REGULASI pelindungan data pribadi tidak dimaksudkan untuk menghalangi bisnis korporasi. adlibbing. Rp. 1. Isi dan Bunyi Pasal 480 KUHP. Jika tidak, akan terjebak pada pinjaman illegal yang ujungnya akan merugikan. Apa itu data pribadi? Dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ( RUU PDP ), data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik. Perlindungan data pribadi juga pada prinsipnya telah diatur di dalam UU-ITE, namun bentuk pengaturannya tidak eksplisit, sehingga seringkali dianggap UU-ITE tidak mengatur tentang perlindungan data pribadi, kecuali pada pasal 26 UU-ITE. com - Surat Keputusan Bersama tentang pedoman kriteria implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi ditandatangani. Seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau. com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. Terhadap orang yang membuat dan menyebarkan konten pornografi baik berupa gambar pornografi, video pornografi, film pornografi, dan lain-lain, dapat dijerat dengan pasal-pasal di dalam UU Pornografi dan/atau UU ITE berikut aturan perubahannya. See full list on hukumonline. Maka dari itu, jangan pernah sekali-kali Anda memberikan data-data pribadi Anda kepada orang yang mencurigakan. com disiapkan semata –. [12] Namun demikian, hukum pidana sejatinya merupakan pilihan terakhir ( ultimum remedium ) yang dapat Anda tempuh dalam menyelesaikan permasalahan. Menurut hemat Penulis, sejauh ini payung hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi elektronik ialah (a). Hal ini terjadi ketika salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam, Salman al Farisi, ketika selesai makan ia langsung tidur. Apakah benar dc pinjol bisa dituntut 7 tahun dengan denda Rp 70 miliar jika. HI ACE PREMIO 2. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. Pasal tersebut berbunyi, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat. PENDAHULUAN Indonesia saat ini telah memasuki Revolusi. 1. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka sahabat medikolegal mempunyai hak untuk dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. , dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 11 Januari 2019. Sejak UU No. Demikian, Artikel Hukum mengenai “Menyebarkan Dokumen Data Pribadi Ke Sosial Media Tanpa Sepengetahuan Pemilik, Kenali Sanksinya”. Jerat Hukum. 4. Berbagai hak dasar yang diberikan Tuhan dan diakui keberadaannya oleh Negara seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, hak memeluk agama sesuai keyakinan, hak perlindungan diri pribadi, dan hak lain. Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat,. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pelindungan data pribadi adalah UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Tidak hanya Pasal 378 KUHP, hacker yang menggunakan data pribadi yaitu identitas orang lain untuk melakukan penipuan melalui akun yang di- hack -nya dapat dijerat pasal pelanggaran data pribadi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (3) jo. Mengutip Australian Cyber Security Center, penyalahgunaan informasi dapat terjadi karena penggunaan media sosial, yaitu ketika pengguna media sosial sendiri yang menyebarkan informasi pribadi mereka. Kompasiana adalah platform blog. , LL. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Ruko-ruko di Pluit yang Kebal Hukum: Caplok Bahu Jalan dan. "Perlu diketahui kalau pinjol ilegal yang mengaku terdaftar di OJK ini sebenarnya tidak terdaftar di OJK. Aksi peretasan adalah aksi melanggar hukum dan pelakunya jelas melakukan tindakan melanggar hukum dan terancam hukuman pidana. ,. Dasar Hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terutama bila berhubungan dengan penyakit kejiwaan dan infeksi. Ada yang menyebarkan data melalui media sosial atau ke seluruh kontak milik debitur. 01/2016. com - Penggiat media sosial Adam Deni didakwa telah menyebarkan data pribadi anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. Nah, sebelum itu, Anda diminta untuk menandatangani NDA agar tak menyebarkan data rahasia tadi. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 8 Oktober 2019. com, Jumat (17/9/2021). Pihak tersebut Kata Kunci—Sesuatu yang menyangkut hal privasi harus dijaga dengan baik. Perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi misalnya mencuri, menyebarkan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk pemalsuan data pribadi. H. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE disebutkan bahwa pelaku pelanggaran dapat dihukum berat. “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memanfaatkan Teknologi Informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seijin yang bersangkutan, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun. Cara pertama adalah dengan melaporkannya ke Kepolisian untuk diproses secara hukum. Jika tidak nyaman berbicara dengan orangtua, cobalah berbicara dengan aktivis atau organisasi perempuan. JAKARTA, KOMPAS. Perusahaan kini memiliki proteksi untuk. Sebab, anda bisa terkena jeratan hukum apabila foto atau video yangterindikasi menyesatkan atau menyebarkan fitnah kepada seseorang. Paragraf 4 Pengisian Informasi Klinis Pasal 16Di tengah gejolak Indonesia pasca-pemilihan presiden 2019, aspirasi sosial dan politik Generasi Z mulai muncul ke permukaan — menunjukkan potensi yang harus dimanfaatkan pemerintah, kata. Undang-undang adminduk juga menjelaskan jika denda maksimal yang bisa didapatkan oleh. Apabila pria dan wanita saling setuju untuk membuat rekaman atau foto pornografi, kemudian si pria. Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 14 Desember 2021. Menghubungi call center resmi Bank Indonesia Call and Interaction (BICARA) telepon 131. Ini Cara Agar Pinjol Tak Sebar Data Pribadi Kamu. Vol. harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Lebih lengkapnya, Pasal 28 UUD 1945 ini berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan. Berhati-hatilah saat mengunggah foto atau video di dunia maya. Tetapi pelaku berkemungkinan juga dapat dipidana karena mencemarkan nama baik dari orang yang fotonya disebarkan jika orang tersebut merasa malu dan dicemarkan sehingga melaporkan pelaku. Suasana Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menjadi undang-undang, Selasa (20/9/2022). Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan. Berita Aturan-hukum-yang-mengatur-tentang-tindakan-menyebarkan-data-pribadi - Menyebarkan data pribadi merupakan tindak pidana yang dapat dijerat dengan hukum yang berlaku. Untuk.